Pendidikan Sosiologi Unismuh Makassar Perbarui Kurikulum untuk Lulusan Adaptif Era Digital

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID - MAKASSAR, Jumat, 3 Juli 2026 - Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan Rekonstruksi Kurikulum secara daring. Forum yang berlangsung pada Jumat, 3 Juli 2026, melalui platform Zoom Meeting ini berfokus pada penguatan profil lulusan agar lebih adaptif, kritis, dan memiliki daya saing tinggi di era digital. Acara penting ini menghadirkan Amika Wardana, M.A., Ph.D., seorang dosen Pendidikan Sosiologi dari Universitas Negeri Yogyakarta, sebagai peninjau utama.
Ketua Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar, Dr. Jamaluddin Arifin, menjelaskan bahwa rekonstruksi kurikulum ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi dan menata ulang arah pendidikan sosiologi. Menurutnya, kurikulum tidak lagi hanya dipandang sebagai daftar mata kuliah, melainkan sebagai peta jalan yang esensial dalam membentuk lulusan yang relevan dengan kebutuhan pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja saat ini.
Dr. Jamaluddin menegaskan, pemilihan istilah "Rekonstruksi" alih-alih "Review" menunjukkan komitmen prodi untuk melakukan penataan ulang kurikulum secara menyeluruh. “Sengaja kami memilih kata Rekonstruksi, bukan Review, karena kami ingin kurikulum ditata ulang secara total. Kami ingin kurikulum Pendidikan Sosiologi tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Lulusan kami harus adaptif, kritis, dan memiliki daya saing di era digital,” ujarnya.
Ia menambahkan, inisiatif rekonstruksi ini juga merupakan bagian dari upaya prodi dalam menjaga mutu akademik, terutama setelah berhasil meraih akreditasi Unggul dua kali berturut-turut pada tahun 2019 dan 2024. Dr. Jamaluddin menekankan bahwa status unggul tersebut harus tercermin dalam kurikulum yang terukur, implementatif, dan memiliki kekhasan. “Kami tidak ingin akreditasi Unggul hanya menjadi label administratif. Itu harus terlihat dalam proses pembelajaran, profil lulusan, capaian pembelajaran, riset dosen dan mahasiswa, serta kontribusi prodi kepada masyarakat,” jelasnya.
Catatan Reviewer
Dalam kesempatan tersebut, Amika Wardana memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap rancangan kurikulum Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar. Ia mengapresiasi dokumen kurikulum yang telah disusun, menilai bahwa prodi telah menunjukkan keseriusan dalam merespons perkembangan pendidikan sosiologi kontemporer.
Amika Wardana mengidentifikasi bahwa kurikulum tersebut telah mencakup berbagai isu penting, mulai dari pembelajaran berbasis digital, etnososiologi, nilai Islam Berkemajuan, riset kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, hingga sociopreneurship. Namun, ia menyarankan agar seluruh elemen tersebut dapat dirapikan untuk membentuk satu bangunan kurikulum yang lebih fokus. “Kurikulum ini sudah kaya gagasan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana gagasan-gagasan itu dibuat lebih fokus, tidak terlalu penuh jargon, dan benar-benar terlihat hubungan antara visi keilmuan, profil lulusan, CPL, body of knowledge, dan mata kuliah,” kata Amika.
Salah satu catatan krusial yang disampaikan Amika adalah perlunya membedakan secara konseptual antara pembelajaran berbasis digital dan sosiologi digital. Menurutnya, meskipun keduanya penting, fokus utamanya berbeda. Pembelajaran berbasis digital lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi dalam proses belajar-mengajar, seperti penggunaan learning management system atau media edukatif. Sementara itu, sosiologi digital berfokus pada kajian tentang masyarakat digital, media sosial, dan perubahan budaya yang diakibatkan oleh teknologi. “Kalau pembelajaran berbasis digital, fokusnya pada bagaimana teknologi membantu proses belajar. Kalau sosiologi digital, fokusnya pada bagaimana masyarakat berubah karena teknologi. Dua hal ini bisa menjadi kekuatan prodi, tetapi harus dibedakan secara konseptual,” terang Amika.
Ia juga menekankan pentingnya memperjelas orientasi utama program studi. Sebagai Prodi Pendidikan Sosiologi, arah kurikulum harus menempatkan pendidikan dan pembelajaran sosiologi atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di sekolah menengah sebagai fondasi utama. Dengan demikian, elemen seperti etnososiologi, literasi digital, sosiologi digital, pemberdayaan komunitas, dan Islam Berkemajuan dapat berfungsi sebagai ciri khas yang memperkaya kurikulum tanpa membuatnya melebar. “Menurut saya, fokus utamanya tetap harus jelas, pendidikan dan pembelajaran sosiologi atau IPS. Etnososiologi, digitalisasi, dan Islam Berkemajuan bisa menjadi penciri yang memperkaya arah itu,” tambahnya.
Terkait profil lulusan, Amika menyarankan agar rumusan profil disesuaikan dengan level sarjana atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6. Ia mengingatkan untuk berhati-hati dalam menggunakan istilah seperti “guru profesional” atau “peneliti profesional”, karena profesi tersebut seringkali memerlukan pendidikan lanjutan atau sertifikasi khusus. Ia merekomendasikan profil lulusan yang lebih realistis untuk jenjang sarjana, seperti calon pendidik sosiologi/IPS, pengembang perangkat pembelajaran sosiologi, asisten peneliti sosial dan pendidikan, fasilitator pemberdayaan komunitas, pengembang media pembelajaran digital, serta penggerak sociopreneurship pendidikan sosiologi. “Profil lulusan harus ambisius, tetapi tetap realistis sesuai level sarjana. Lulusan S1 bisa diarahkan menjadi calon pendidik, pengembang perangkat pembelajaran, asisten peneliti, atau fasilitator komunitas. Setelah itu, mereka bisa melanjutkan ke PPG, studi lanjut, atau sertifikasi profesi,” papar Amika.
Dari aspek body of knowledge, Amika merekomendasikan agar bahan kajian diringkas. Kurikulum yang terlalu luas berisiko membuat arah keilmuan sulit terbaca. Ia menyarankan perumusan body of knowledge dalam lima hingga tujuh rumpun utama, meliputi nilai institusional dan kebangsaan, pedagogi dan desain pembelajaran sosiologi/IPS, teori sosiologi dan analisis sosial, etnososiologi dan pendidikan multikultural, teknologi pembelajaran dan sosiologi digital, metodologi penelitian, serta pemberdayaan komunitas dan sociopreneurship. Struktur mata kuliah juga perlu ditata berdasarkan alur belajar mahasiswa, dimulai dari fondasi nilai dan wawasan kebangsaan di tahap awal, penguatan teori dan metode di tahap menengah, hingga praktik pembelajaran dan riset terapan di tahap lanjut.
Menanggapi masukan tersebut, Dr. Jamaluddin menyambut baik catatan yang diberikan sebagai bahan penting untuk pengembangan prodi ke depan. Ia menyatakan bahwa rekonstruksi kurikulum akan dilanjutkan dengan penyempurnaan dokumen, penataan mata kuliah, dan penguatan capaian pembelajaran lulusan. “Masukan reviewer menjadi bahan penting bagi kami. Setelah forum ini, tim kurikulum akan bekerja menajamkan rumusan visi keilmuan, profil lulusan, CPL, body of knowledge, dan struktur mata kuliah agar semuanya lebih koheren,” pungkasnya.
Kegiatan rekonstruksi kurikulum ini diikuti oleh seluruh dosen Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar. Melalui forum ini, prodi berharap dapat menghasilkan kurikulum yang lebih fokus, berbasis data, dan memiliki kekhasan akademik yang kuat di bidang pendidikan sosiologi. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi FKIP Unismuh Makassar, rekonstruksi kurikulum bukan sekadar penyesuaian dokumen, melainkan ikhtiar akademik untuk memastikan lulusan mampu beradaptasi dengan perubahan, mengajar secara kreatif, berpikir kritis, peka terhadap realitas sosial, dan cakap memanfaatkan teknologi secara bermakna.
Sumber: Khittah.co
Artikel ini dipublikasikan di muhammadiyahsulsel.or.id. Bagikan untuk menyebarkan kebaikan.





