Membangun Integritas Pemimpin: Refleksi dari Keteladanan Pendahulu untuk Indonesia Emas 2045

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID - MAKASSAR, 20 Mei 2024 - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun 2026, yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, refleksi mendalam tentang integritas kepemimpinan menjadi krusial. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Irwan Akib, menekankan bahwa nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh masa lalu, baik pra-kemerdekaan maupun pasca-kemerdekaan, adalah mutiara berharga yang patut diimplementasikan dalam mengelola negara dan mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Irwan Akib menguraikan beberapa contoh konkret dari sejarah. Datu Soppeng IX La Mannussak To Akkarangeng, seorang penguasa yang dikenal adil, menolak memanfaatkan fasilitas kerajaan atau upeti rakyat untuk memperkaya diri dan keluarganya. Beliau pernah berpesan, “Bilamana ada seorang raja yang dungu dan bodoh memimpin, ia masih bisa dimaafkan. Namun, jika ada seorang pemimpin yang tidak jujur dan mengkhianati amanah rakyatnya, maka hancurlah negeri itu.” Dari era kemerdekaan, Jenderal M. Jusuf, mantan Panglima ABRI dan Menhankam, dikenal dengan gaya hidupnya yang bersahaja. Ia lebih memilih makan bersama prajurit di lapangan daripada menghadiri perjamuan mewah, serta sangat ketat menjaga keluarganya agar tidak terlibat dalam urusan dinas kenegaraan atau proyek militer guna mencegah nepotisme.

Dalam ranah hukum dan keadilan, Nene’ Mallomo, cendekiawan sekaligus Hakim Agung Kerajaan Sidenreng, pernah menyampaikan, “Ade’ temmakkeana’ temmakkeappo. Ayyaamaccangengngenarekkode’ nanarekkelalo matu alempureng, nappasuka’ bannasitta.” Terjemahan dari ungkapan tersebut adalah, “Hukum tidak mengenal anak, tidak mengenal cucu. Sungguh, kecerdasan itu jika tidak disertai dengan kejujuran murni, hanya akan melahirkan kelicikan.” Senada dengan itu, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, mantan Jaksa Agung RI yang dikenal bersahaja dan jujur, pernah menegaskan, “Banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Jujurlah, meskipun itu akan membuatmu berjalan sendirian.”

Tema HUT RI ke-81, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, merupakan benang merah yang menghubungkan harapan para pendahulu dengan visi Indonesia Emas 2045. Para pendiri bangsa, seperti Bung Karno yang menyebut kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas” menuju kesejahteraan, telah meletakkan fondasi harapan ini. Namun, kesejahteraan tidak akan terwujud tanpa keadilan dan penegakan hukum, serta kedaulatan untuk mengatur negeri sendiri. Irwan Akib mengingatkan bahwa realitas kekinian masih menunjukkan jarak yang signifikan dari cita-cita tersebut, sehingga penting untuk belajar dari para pendahulu dan menerjemahkan pelajaran tersebut menjadi aksi nyata.

Sebuah bangsa tidak akan runtuh karena keterbatasan sumber daya alam, melainkan akan hancur ketika tiang kemanusiaan dan moralitasnya keropos dari dalam. Integritas, sebagaimana dicontohkan para pendahulu, menjadi kata kunci mendesak yang perlu dihidupkan kembali. Meskipun dinamika kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan telah berubah, hikmah dari petuah dan perilaku hidup mereka tetap relevan.

Komitmen dan praktik baik para pendahulu dalam menghadirkan integritas juga tercermin dalam nilai-nilai moral membangun di Nusantara, salah satunya falsafah hidup manusia Bugis yang termaktub dalam Lontara’. Nilai utama filosofi manusia Bugis adalah Siri na Pesse, yaitu harkat dan martabat kemanusiaan serta kepedulian pada sesama. Siri, yang secara harfiah berarti malu, begitu penting hingga ada ungkapan “kodegaga siri tainreng-inrengki siri” (kalau tidak punya rasa malu yang dimiliki, pinjamlah rasa malu itu). Kehilangan siri disamakan dengan kehilangan status kemanusiaan secara hakiki, disebut sebagai rapang tau atau perwujudan semu manusia.

Pertahanan harga diri dan martabat kemanusiaan dalam masyarakat Bugis dan etika masyarakat Sulawesi Selatan ditopang oleh empat pilar utama peradaban adat, yaitu: (1) Lempu (kejujuran ekstrem), yang menuntut kesatuan mutlak antara pikiran, ucapan, dan perbuatan; (2) Getteng (keteguhan), konsistensi bersikap yang membuat seseorang pantang goyah oleh iming-iming materi, jabatan, atau tekanan situasi; (3) Warani (keberanian moral), nyali untuk menyuarakan kebenaran dan menolak kecurangan di ruang publik meski berisiko tinggi; dan (4) Macca (kecerdasan beretika), pandangan bahwa kecakapan intelektual wajib dibimbing oleh kebijakan moral agar tidak berubah menjadi kelicikan.

Apabila nilai utama siri dan pesse ditarik ke dalam ranah kekuasaan, akan lahir konsep toddoppuli, yaitu satunya kata dengan perbuatan. Ini adalah prinsip kesetiaan mutlak pemimpin pada janji dan aturan baku yang telah disepakati. Seorang pejabat yang telah mengikat janji, apalagi diambil sumpah saat pelantikan, harus merealisasikan janji dan sumpahnya. Jika ia membiarkan dirinya korup atau berkhianat, secara otomatis ia telah meruntuhkan siri’-nya, sehingga kehilangan legitimasi moral untuk memimpin rakyat.

Dalam konteks kerajaan di Sulawesi Selatan pada zamannya, wakil rakyat pernah menyampaikan kepada raja setelah dilantik, “Benarlah engkau sekarang ini diangkat menjadi raja, tetapi kalau dalam masa pemerintahanmu ternyata tanam-tanaman tidak menjadi, tuakpun tidak menetes dan ikan-ikan pantai pun tak dapat tertangkap, ya kasihanilah dirimu sendiri dan sayangilah lututmu sendiri.” Prof. Dr. Andi Zainal Abidin memaknai pernyataan ini bahwa jika raja tidak mampu memajukan kesejahteraan rakyatnya, ia akan kehilangan kepercayaan dan disukai, bahkan keturunannya akan terkutuk. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama kemerdekaan, dan kegagalan pemimpin dalam mewujudkannya bukan hanya menyebabkan penderitaan rakyat, tetapi juga menjadi aib bagi pemimpin beserta anak cucunya.

Tantangan terberat bangsa ini di usia kemerdekaan yang ke-81 pada tahun 2026, dan upaya merealisasikan visi Indonesia Emas 2045, bukanlah datang dari luar, melainkan dari bangsa sendiri. Sebagaimana kata Bung Karno, “Perjuanganku lebih muda karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

Bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi, kita tidak boleh pesimis. Selalu ada jalan terbaik ketika ada kerja keras untuk mewujudkan impian bangsa dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tema besar HUT RI ke-81 yang mengusung kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran, harus menjadi pemacu untuk terus bergerak menghadirkan kemakmuran yang digawangi oleh pemimpin yang berintegritas dan terus berusaha menghadirkan calon pemimpin yang memiliki fondasi karakter bersih. Jadikan tokoh-tokoh pendahulu sebagai cerminan dalam mewujudkan integritas tersebut.