H. Ahmad Makarausu Amansyah

Haji Ahmad Makarausu Amansyah Daeng Ngilau lahir di Kampung Kalappo, Distrik Topejawa, Onder Afdeling Takalar pada 3 Januari 1903. Ayahnya Amansyah Daeng Ngewa adalah bangsawan lokal keturunan Lo'mo (Kepala Distrik) Topejawa, sedangkan ibunya Tien Ayu Hamidah Daeng Tongi berdarah campuran Makassar dan Madura. Garis keturunan Madura datang dari kakek dari pihak ibunya yang juga bernama Daeng Ngilau, yang pernah dibuang Belanda ke Sumenep, lalu menikahi Tien Maemunah putri Raden Mas Kouto sebelum diboyong ke Topejawa.

Ahmad Makkarausu menempuh pendidikan formal di Vervolgschool Takalar lalu Normal School di Makassar. Berbekal ijazah Normal School, ia diangkat menjadi guru negeri dan ditempatkan di Bontoala, di mana ia berkenalan dengan Muhammadiyah dan langsung menjadi bestuur Muhammadiyah Groep Bontoala. Penugasannya berlanjut ke Bau-bau, Kendari, dan Mare. Di setiap daerah, ia mempelopori pembentukan Groep Muhammadiyah, termasuk Muhammadiyah Groep Mare yang ia dirikan setelah bertugas sebagai kepala sekolah, satu-satunya groep Muhammadiyah di onderafdeeling Bone hingga tahun 1960-an.

Tuntutan tugas dan dakwah membuat Ahmad Makkarausu menikah lima kali: dengan Dewi Daeng Sugi (sembilan anak), Rahmatiah Dang Ngai (dua anak), Siti Sumirah di Yogyakarta saat berjuang mempertahankan kemerdekaan (dua anak), Yuliani Islami di Bukittinggi saat menjabat Ketua Mahkamah Syariah Sumatra (dua anak), serta pernikahan kelima di Malakaji ketika diculik gerombolan DI/TII.

Ahmad Makkarausu Amansyah mengemban amanah Ketua Muhammadiyah Wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara menggantikan KH Abdul Djabbar Ashiry, dan memimpin hingga wafat pada tahun 1977. Periode organisasi yang terkait dengan kepemimpinannya berjalan sampai 1978, lalu sisa masa tersebut dilanjutkan oleh Drs. Muhammad Saleh Hamdani. Masa kepemimpinan beliau berlangsung di tengah cengkeraman Orde Baru, ketika kebebasan berorganisasi sangat terbatas, terlebih menjelang Pemilu 1977. Keaktifan pimpinan Muhammadiyah dalam membina Parmusi membuat persyarikatan dianggap identik dengan partai politik, sehingga banyak warga, termasuk PNS, takut mengakui keanggotaannya. Untuk mengatasi situasi tersebut, pengurus mengambil pendekatan akrab dengan pemerintah, melakukan silaturahmi dengan Gubernur, Panglima Kodam, dan Kapolda.

Di bawah kepemimpinannya, PMW Sulselra menjalankan proyek Pendidikan Kependudukan (PKLP) bekerja sama dengan The Path Finder Fund, mengintensifkan pembinaan ortom, dan mendukung Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara. Pembangunan kantor PMW Sulselra tahap pertama berhasil mencapai 70 persen di akhir periodenya, dan aula kantor mulai digunakan untuk pertemuan persyarikatan maupun masyarakat sekitar. Sebagai catatan, sebagian peserta Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah pada masanya terlibat dalam aksi "Pengganyangan Lotto" tahun 1968, salah satunya Mukhsin Kahar yang melarikan diri ke Balikpapan dan menjadi pendiri Pesantren Hidayatullah.