Tata Kelola Profesional dan Bisnis Kuatkan Kemandirian Muhammadiyah dalam Program Gizi Nasional
MUHAMMADIYAH SULSEL, AULA KANTOR PP MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA - Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief, menegaskan pentingnya tata kelola profesional sebagai fondasi utama organisasi. Penegasan ini disampaikan dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Penyerahan Surat Keputusan Penanggung Jawab dan Pengawasan Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah (BPPGM) Zona 1, yang mencakup wilayah DIY dan Jawa Timur, pada Selasa (16/6).
Hilman Latief menggarisbawahi bahwa Muhammadiyah harus berperan aktif sebagai mitra strategis dalam agenda pembangunan nasional, bukan sekadar menjadi penonton. Organisasi ini memiliki pengalaman panjang serta jaringan luas di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, yang menjadikannya mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, termasuk dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengapresiasi kesiapan Muhammadiyah yang telah melakukan berbagai persiapan matang untuk memastikan partisipasi optimal dalam program tersebut.
"Bahkan sejak dua minggu setelah pelantikan kepala negara, tepatnya November 2024, dan sebelum ada satu pun dapur berdiri, kita sudah rapat untuk mempersiapkan desain, skenario, dan proses yang bisa dibilang panjang dan rumit ini. Tujuannya agar Muhammadiyah tidak hanya menjadi penonton atau sekadar penampan yang minim keterlibatan, sementara kita memiliki ribuan sekolah dengan sekitar 1,2 juta siswa," jelas Hilman dalam kesempatan tersebut.
Keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan dana publik, lanjut Hilman, harus diiringi dengan penguatan tata kelola dan sistem pengawasan yang ketat. Menurutnya, potensi moral hazard dan praktik merugikan organisasi sangat tinggi mengingat besarnya dana yang akan dikelola. Oleh karena itu, ia telah meminta seluruh jajaran direksi untuk menyiapkan instrumen tata kelola dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang kuat.
Muhammadiyah kini menargetkan DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur sebagai proyek percontohan dalam pengembangan ekosistem pendukung BPPGM. Pengembangan ini tidak hanya berfokus pada operasional dapur, tetapi juga mencakup sistem belanja, distribusi, serta rantai pasok yang melibatkan berbagai potensi ekonomi di lingkungan Persyarikatan. Program ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun model ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya meluas hingga menggerakkan sektor ekonomi umat.
Pada kesempatan yang sama, Hilman Latief juga menyoroti urgensi penguatan sektor bisnis Muhammadiyah. Ia mengakui bahwa selama ini Muhammadiyah telah sukses mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, namun perlu akselerasi dalam pengembangan sektor bisnis sebagai penopang kemandirian organisasi.
"Dalam perspektif saya, kita ini sudah tertinggal sekitar 50 tahun dalam berbisnis karena terlalu banyak fokus pada sektor sosial. Karena itu perlu akselerasi. Bisnis harus menjadi bagian penting yang memperkuat kemandirian Muhammadiyah," ungkapnya.
Hilman menegaskan bahwa penguatan bisnis tidak bertujuan menggeser orientasi dakwah dan pelayanan sosial Muhammadiyah, melainkan menjadi instrumen penopang keberlanjutan gerakan. Dengan tata kelola profesional, sistem pengawasan yang kuat, serta pengembangan badan usaha yang sehat dan produktif, Muhammadiyah diyakini akan semakin mandiri dalam menjalankan misi keumatan dan kebangsaannya. Persyarikatan optimistis dapat menghadirkan model tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kemandirian, memperluas kemanfaatan bagi masyarakat, dan berkontribusi aktif dalam menyukseskan program strategis nasional.
