Muhammadiyah Transformasi Layanan Sosial, Prioritaskan Pendekatan Komunitas dan PSKM
MUHAMMADIYAH SULSEL, YOGYAKARTA - Muhammadiyah terus beradaptasi dalam menghadirkan layanan sosial yang relevan dengan dinamika persoalan masyarakat yang kian kompleks. Organisasi Islam ini mendorong transformasi model pelayanan sosial, dari yang selama ini berpusat pada panti asuhan, menuju pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat.
Langkah strategis ini dianggap krusial mengingat tantangan sosial yang dihadapi masyarakat modern tidak lagi terbatas pada isu anak terlantar atau kebutuhan pengasuhan semata. Ketua Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Mariman Darto, menegaskan perlunya perluasan orientasi dan cakupan kerja majelis tersebut.
"MPKS bukan hanya mengurus panti asuhan, tetapi harus hadir sebagai penggerak layanan sosial berbasis komunitas," ujar Mariman saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah Muhammadiyah tentang Transformasi Amal Usaha Bidang Sosial di Mataram, Sabtu (13/6). Ia menambahkan, kehadiran Muhammadiyah perlu dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui berbagai program yang mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Selama ini, masyarakat umum cenderung mengenal MPKS sebagai majelis yang fokus mengelola panti asuhan. Padahal, menurut Mariman, layanan sosial Muhammadiyah harus mampu menjangkau beragam persoalan sosial yang muncul dan menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar penyediaan tempat tinggal.
Sebagai wujud dari upaya transformasi ini, Muhammadiyah menggagas pembentukan Pusat Solidaritas Kesejahteraan Masyarakat (PSKM). Lembaga ini dirancang sebagai pusat layanan sosial terintegrasi yang mampu mengkoordinasikan berbagai program kesejahteraan masyarakat. PSKM diharapkan tidak hanya menangani pengasuhan anak, tetapi juga memberikan pendampingan keluarga rentan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, layanan bagi difabel, perlindungan lansia, hingga respons terhadap persoalan sosial di tingkat komunitas.
Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif, pelayanan sosial Muhammadiyah diharapkan tidak hanya bersifat kuratif-menangani masalah setelah terjadi-tetapi juga preventif melalui penguatan kapasitas masyarakat. "Kita ingin layanan sosial Muhammadiyah hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya menunggu masalah datang, tetapi juga mampu mencegah dan mengurangi risiko munculnya berbagai persoalan sosial," jelas Mariman.
Meski demikian, transformasi ini tidak berarti mengabaikan peran penting lembaga pengasuhan anak yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Muhammadiyah. Sebaliknya, penguatan kualitas pengasuhan tetap menjadi agenda utama dalam pengembangan layanan sosial organisasi.
Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat, Falahuddin, menekankan bahwa perubahan orientasi layanan sosial harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Ia berpendapat, LKSA tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat tinggal sementara, melainkan harus menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, meliputi aspek pendidikan, karakter, kesehatan, dan kesiapan hidup mandiri.
"Anak-anak yang berada di lembaga pengasuhan harus mendapatkan layanan terbaik," kata Falahuddin. "Mereka tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga pendampingan yang mampu mengembangkan potensi dan mempersiapkan masa depan mereka." Untuk itu, ia mendorong penyusunan buku pedoman pengasuhan anak sebagai rujukan bersama bagi seluruh LKSA di Nusa Tenggara Barat, guna menciptakan standar pengasuhan yang seragam dan memastikan prinsip perlindungan anak terpenuhi.
Falahuddin menambahkan, pelayanan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari gerakan dakwah Muhammadiyah, yang sejak awal telah menunjukkan komitmen kuat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
