Melampaui Optimisme Teknologi: Akar Ketimpangan dalam Kelaparan, Wabah, dan Perang

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID - MAKASSAR, 22 Mei 2024 - Anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, Andi Asywid Nur, baru-baru ini kembali mendalami buku fenomenal Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia karya Yuval Noah Harari. Refleksi ini membawanya pada sebuah pertanyaan mendasar mengenai perjalanan peradaban manusia.

Harari dalam karyanya mengemukakan bahwa selama ribuan tahun, tiga masalah utama yang mendominasi kehidupan manusia adalah kelaparan, wabah, dan perang. Ancaman-ancaman ini menjadi kecemasan harian bagi peradaban kuno hingga modern. Namun, Harari berani mengajukan tesis bahwa dalam satu abad terakhir, umat manusia secara bertahap berhasil mengubah ketiga ancaman tersebut dari takdir menjadi persoalan yang dapat dikelola. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran modern, serta tata kelola pemerintahan disebutnya telah secara signifikan mengurangi dampaknya. Akibatnya, ambisi manusia modern kini bergeser ke arah pencapaian umur panjang, kebahagiaan, dan bahkan upaya melampaui keterbatasan biologis.

Meski mengagumi optimisme Harari, Andi Asywid Nur merasa perlu untuk mempertanyakan kembali klaim tersebut. Benarkah kelaparan, wabah, dan perang telah menjadi bagian dari masa lalu? Mengapa jutaan orang masih menderita kelaparan, pandemi COVID-19 mampu melumpuhkan dunia yang paling maju, dan konflik bersenjata terus berkecamuk dengan teknologi yang semakin canggih? Persoalannya, menurutnya, mungkin bukan pada kegagalan ilmu pengetahuan, melainkan pada perkembangan sains yang melampaui kebijaksanaan manusia.

Dalam konteks ini, pandangan pemikir lain menjadi relevan. Amartya Sen, peraih Hadiah Nobel Ekonomi 1998, melalui bukunya Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), mengkritik anggapan bahwa kelaparan selalu disebabkan oleh kekurangan pangan. Sen menunjukkan bahwa banyak kematian akibat kelaparan, seperti Kelaparan Bengal 1943, terjadi bukan karena makanan tidak tersedia, melainkan karena hilangnya hak akses terhadap pangan-sebuah kondisi yang ia sebut entitlement failure. Ini bisa disebabkan oleh kemiskinan, perang, inflasi, atau kebijakan publik yang tidak berpihak. Kelaparan modern, dengan demikian, lebih merupakan kegagalan institusi sosial dan politik daripada kegagalan alam.

Sejalan dengan itu, Johan Galtung, pelopor peace studies modern, memperkenalkan konsep structural violence atau kekerasan struktural dalam artikelnya Violence, Peace, and Peace Research (1969). Galtung berpendapat bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga hadir ketika struktur sosial, ekonomi, atau politik menghalangi sebagian orang memenuhi kebutuhan dasarnya, padahal kondisi tersebut dapat dicegah. Kematian akibat kelaparan, buruknya layanan kesehatan, atau terbatasnya akses pendidikan, dalam kerangka ini, adalah konsekuensi dari struktur yang menciptakan ketidaksetaraan. Kekerasan semacam ini seringkali sunyi, tidak menumpahkan darah secara langsung, namun merampas kesempatan hidup jutaan orang.

Pandemi COVID-19 juga menyingkap paradoks serupa. Di satu sisi, sains menunjukkan kemajuan luar biasa dengan pengembangan vaksin dalam hitungan bulan dan penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan untuk diagnosis. Namun di sisi lain, pandemi ini memperlihatkan rapuhnya solidaritas manusia, dengan penyebaran hoaks, ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan, dan kepentingan politik yang sering mendahului keselamatan publik. Kemajuan teknologi, pada kenyataannya, tidak secara otomatis melahirkan kemajuan etika. Filsuf Hans Jonas dalam The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age (1979) mengingatkan bahwa semakin besar kekuasaan teknologi, semakin besar pula tanggung jawab moral yang harus diemban. Kemajuan harus diukur tidak hanya dari apa yang bisa dilakukan, tetapi juga dari apa yang seharusnya dilakukan demi keberlangsungan hidup.

Mengenai perang, Harari mungkin benar bahwa perang antarnegara besar tidak lagi menjadi norma. Namun, perang tidak pernah hilang, hanya berganti wajah. Kini kita mengenal perang ekonomi, perang siber, perang informasi, perang identitas, perang algoritma, perang narasi, bahkan perang yang terjadi setiap hari di media sosial. Zygmunt Bauman dalam Liquid Modernity (2000) menggambarkan masyarakat hari ini sebagai 'cair', di mana hubungan antarmanusia rapuh, identitas mudah berubah, dan solidaritas menipis. Teknologi memang menghubungkan miliaran orang, tetapi belum tentu membuat mereka saling memahami, menciptakan dunia yang terkoneksi namun terpolarisasi.

Hannah Arendt memberikan penjelasan mendalam melalui konsep the banality of evil, di mana tragedi kemanusiaan seringkali lahir dari orang-orang biasa yang berhenti berpikir secara moral. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini: tidak semua yang memperpanjang kelaparan adalah pencuri makanan, tidak semua yang memperparah wabah adalah pembawa penyakit, dan tidak semua yang menyebabkan perang memegang senjata. Sebagian hanya memilih diam saat melihat ketidakadilan, sebuah diam yang perlahan berubah menjadi sistem yang melahirkan penderitaan lintas generasi.

Refleksi semacam ini telah lama hadir dalam khazanah Islam. Al-Qur'an mengingatkan, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41). Ayat ini mengandung pesan sosiologis kuat bahwa krisis kemanusiaan seringkali bukan semata-mata bencana alam, melainkan hasil dari pilihan-pilihan moral manusia. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tidak bernilai tanpa akhlak, sementara Ibn Khaldun menjelaskan keruntuhan peradaban bukan karena serangan musuh, melainkan melemahnya solidaritas sosial internal. Ketika elite sibuk mempertahankan privilese dan rakyat kehilangan kepercayaan pada institusi, keruntuhan mulai bekerja secara perlahan.

Sebagai seorang sosiolog, Andi Asywid Nur melihat bahwa kelaparan, wabah, dan perang memiliki akar yang sama: ketimpangan. Ketimpangan akses terhadap pangan melahirkan kelaparan, ketimpangan akses terhadap kesehatan melahirkan wabah, dan ketimpangan distribusi kekuasaan melahirkan perang. Oleh karena itu, solusi yang hanya mengandalkan teknologi tidak akan pernah cukup. Dibutuhkan pendidikan yang membangun kesadaran kritis, sebagaimana diingatkan Paulo Freire, yang bukan sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan memanusiakan manusia agar mampu membaca ketidakadilan dan berani mengubahnya.

Pada akhirnya, menjawab pertanyaan Harari tentang agenda terbesar umat manusia hari ini, jawabannya tetap sama. Bukan karena manusia tidak mampu menghapus kelaparan, wabah, dan perang, melainkan karena manusia belum sepenuhnya mampu mengalahkan keserakahan, egoisme, dan ketidakadilan yang terus melahirkan ketiga persoalan tersebut. Teknologi mungkin memperpanjang hidup, kecerdasan buatan mungkin membantu pekerjaan, dan penyakit mematikan mungkin dapat ditaklukkan. Namun, semua itu tidak akan menjadikan kita peradaban yang agung jika masih ada manusia yang kelaparan di tengah kelimpahan, meninggal karena tidak mampu mengakses layanan kesehatan, atau kehilangan masa depan akibat perang yang sebenarnya bisa dihindari. Ukuran kemajuan sebuah peradaban bukanlah seberapa tinggi gedung, seberapa cepat internet, atau seberapa canggih mesin, melainkan seberapa besar ilmu pengetahuan berhasil memuliakan manusia. Di sanalah, masa depan umat manusia akan ditentukan, bukan oleh kecerdasan, melainkan oleh nurani yang masih kita pelihara.