Fajar Riza Ul Haq: Sekolah Muhammadiyah Harus Wujudkan Ahsanu ‘Amala dan Jadi Mitra Strategis
MUHAMMADIYAH SULSEL, WANAYASA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah wajib mewujudkan ahsanu ‘amala, yakni amal terbaik yang manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Penekanan ini disampaikan Fajar dalam pengajian yang diselenggarakan Muhammadiyah di Wanayasa pada Sabtu (21/6).
Menurut Fajar, keberhasilan amal usaha pendidikan Muhammadiyah tidak cukup hanya diukur dari jumlah sekolah yang didirikan. Lebih dari itu, mutu layanan dan kontribusi positifnya bagi masyarakat menjadi tolok ukur utama. "Yang akan dilihat masyarakat bukan hanya berapa banyak sekolah Muhammadiyah, tetapi seberapa baik kualitas layanan yang diberikan," ungkap Fajar. Ia menambahkan bahwa Al-Qur'an menekankan ahsanu ‘amala, amal yang terbaik, bukan sekadar amal yang terbanyak.
Sejak awal, Muhammadiyah telah memposisikan pendidikan sebagai jalan pencerahan, mobilitas sosial, dan bentuk pengabdian kepada bangsa. Oleh karena itu, sekolah Muhammadiyah diharapkan menjadi teladan dalam berbagai aspek, mulai dari mutu pembelajaran, tata kelola, akreditasi, kepemimpinan guru, hingga keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga sederhana.
Fajar Riza Ul Haq, yang juga menjabat Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis (LKKS) PP Muhammadiyah, mengingatkan bahwa pendidikan merupakan jalur paling bermartabat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Orang tua, kata dia, mungkin tidak selalu dapat mewariskan harta, namun dapat mewariskan ilmu, karakter, dan masa depan yang lebih baik. "Jangan sampai keterbatasan ekonomi dan sosial membatasi mimpi anak-anak kita untuk sekolah setinggi mungkin," tuturnya, merujuk pada QS. An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan agar tidak meninggalkan anak cucu dalam kondisi lemah, baik secara pendidikan, ekonomi, maupun sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga menyoroti pentingnya penguatan pendidikan menengah sebagai agenda bersama. Ia mengapresiasi aspirasi warga Muhammadiyah untuk memperkuat layanan pendidikan menengah, yang dinilai dapat membantu meningkatkan akses anak-anak setelah lulus SMP/MTs. Peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah akan memperbesar peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia. "Pendidikan SMA, MA, SMK, dan jalur yang setara harus kita dorong agar lebih banyak anak melanjutkan pendidikan," jelasnya.
Fajar menegaskan bahwa sekolah swasta, termasuk yang dikelola Muhammadiyah, tidak semestinya dipandang sebagai pesaing sekolah negeri. Sebaliknya, sekolah swasta merupakan mitra strategis pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. "Ketika Muhammadiyah, NU, atau organisasi masyarakat lain mendirikan sekolah, keberadaannya harus dipermudah dan didukung karena membantu tugas negara," ujarnya.
Ia juga mengaitkan filosofi Sang Surya dengan watak Muhammadiyah yang senantiasa memberi manfaat tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat. "Muhammadiyah itu seperti matahari, menyinari siapa pun. Sekolah, klinik, rumah sakit, dan amal usaha Muhammadiyah hadir untuk semua, bukan hanya untuk warga Muhammadiyah. Inilah khidmat Muhammadiyah untuk negeri," imbuhnya.
Usai pengajian, Fajar melanjutkan perannya sebagai pembicara kunci dalam Seminar Pendidikan PDM Purbalingga. Di hadapan guru, kepala sekolah, dan aktivis pendidikan, ia menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti terus berupaya merealisasikan visi Presiden Prabowo Subianto. Visi tersebut mencakup pendidikan bermutu yang dirasakan semua anak Indonesia serta peningkatan kesejahteraan guru.
Dalam forum tersebut, Fajar turut menyinggung kebijakan redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melalui Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025. Menurutnya, redistribusi guru adalah ikhtiar untuk menghadirkan pemerataan layanan pendidikan bermutu, termasuk pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. "Redistribusi guru bukan sekadar memindahkan guru, tetapi memastikan anak-anak mendapatkan guru secara lebih adil dan pembelajaran yang bermutu," pungkasnya. Ia menambahkan, dengan semangat partisipasi semesta yang melibatkan lintas Kementerian-Kementerian seperti Kemenpan RB, BKN, dan Pemerintah Daerah, distribusi guru yang lebih berkeadilan dapat terwujud, sehingga pendidikan bermutu untuk semua benar-benar dapat dirasakan.
