Unismuh dan Pemkab Pangkep Tandatangani Kesepakatan Catur Dharma

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID, PANGKEP - Universitas Muhammadiyah Makassar dan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menandatangani kesepakatan bersama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Rektor Unismuh Abd Rakhim Nanda dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menandatangani dokumen itu di Rumah Jabatan Bupati Pangkep, Rabu, 16 September 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi dasar pengembangan kerja sama Catur Dharma kedua lembaga. Penempatan mahasiswa profesi dokter, KKN di kepulauan, dan kegiatan mahasiswa internasional merupakan peluang tindak lanjut yang dibicarakan, sehingga belum dapat disebut sebagai program yang sudah berjalan melalui MoU ini.

Rakhim menjelaskan bahwa hubungan Unismuh dengan Pangkep telah berlangsung sebelum kesepakatan ditandatangani. Pembinaan sekolah di pulau, penelitian, dan dukungan pendidikan bagi mahasiswa asal Pangkep termasuk bidang yang sebelumnya disentuh. Menurut Rakhim, saat ini ada 379 mahasiswa Unismuh yang berasal dari kabupaten tersebut.

Penempatan koas memerlukan pembahasan teknis

Unismuh menawarkan kemungkinan pemanfaatan fasilitas kesehatan di Pangkep sebagai lokasi pendidikan mahasiswa profesi dokter. Rakhim berharap peluang itu dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis.

“Tahun ini Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar juga mohon nanti bila kiranya memungkinkan, bisa menjadi tempat beberapa stasiun untuk koas anak-anak Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar,” ujar Rakhim, sebagaimana dilaporkan Khittah.co.

Yusran menyambut pembicaraan tersebut dengan menyampaikan kebutuhan tenaga kesehatan di Pangkep, termasuk perawat. Ia berharap kerja sama dapat mendukung pelayanan bagi masyarakat daratan maupun kepulauan. Sumber belum menyebut fasilitas kesehatan yang ditetapkan, jumlah mahasiswa, ataupun jadwal penempatan.

Kepulauan menjadi arah usulan KKN

Bupati juga mengusulkan agar mahasiswa Unismuh memperoleh pengalaman pengabdian di wilayah kepulauan. Mahasiswa hukum, pendidikan, kesehatan, dan bidang lain diharapkan mengenali perbedaan kebutuhan masyarakat pulau dengan masyarakat perkotaan.

“Kegiatan-kegiatan KKN mungkin boleh selanjutnya diarahkan anak-anaknya di Kabupaten Pangkep. Yang selalu saya tekankan, bagaimana kita arahkan ke negeri kepulauan,” kata Yusran.

Ia menyoroti tantangan akses pangan dan layanan dasar sebagai bagian dari kondisi yang perlu dipahami mahasiswa. Pengalaman berinteraksi dengan warga diharapkan membentuk kepekaan mereka ketika kelak bekerja atau mengambil keputusan.

Di bidang internasional, Rakhim menyebut Unismuh memiliki 32 kerja sama luar negeri yang masih berjalan. Mitra dan peserta program berasal antara lain dari Malaysia, Filipina, Uzbekistan, Thailand, Sudan, dan Korea. Selama ini kegiatan peserta internasional berlangsung di Makassar, Gowa, serta Maros. Potensi wisata dan keterjangkauan Pangkep dari Makassar menjadi alasan untuk mempertimbangkan kabupaten itu sebagai lokasi berikutnya.

Yusran meminta perangkat daerah menghubungi fakultas dan akademisi Unismuh sesuai persoalan masing-masing dinas. Pembicaraan lanjutan tersebut diperlukan untuk menerjemahkan kesepakatan menjadi kegiatan riset, pengabdian, pendidikan kesehatan, atau program internasional dengan pelaksana dan kebutuhan yang lebih jelas.