Pemuda Muhammadiyah Bantaeng Teken MoU dengan BPVP untuk Akses Pelatihan Vokasi

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID, BANTAENG - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bantaeng menandatangani nota kesepahaman dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kesepakatan itu membuka akses pelatihan keterampilan bersertifikat bagi kader Pemuda Muhammadiyah Bantaeng.

Penandatanganan berlangsung di Gedung Serbaguna BPVP Bantaeng. Kerja sama diarahkan pada pelatihan yang sesuai standar industri sebagai bekal kader memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha mandiri.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Bantaeng Suardi SR menyebut MoU tersebut sebagai penguatan sinergi dengan BPVP untuk membangun keterampilan dan kemandirian ekonomi kader. Ia menekankan pelatihan tidak seharusnya berhenti pada sertifikat, melainkan menjadi modal kerja yang dapat digunakan di tengah masyarakat.

"Fokus utama kami adalah memastikan kader mendapatkan pelatihan vokasi bersertifikat dan memiliki skill kemandirian ekonomi yang nyata di tengah masyarakat," kata Suardi, dikutip dari Khittah.co.

Kepala BPVP Bantaeng Arsad menyatakan Pemuda Muhammadiyah menjadi salah satu mitra strategis lembaganya dalam menyosialisasikan program pelatihan vokasi. Ia menyebut peserta Batch 4 hadir dalam kegiatan itu, sementara pelatihan Batch 5 sedang berlangsung.

Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Pj Sekretaris Daerah Bantaeng Tafsir, yang mewakili bupati, mengatakan pemerintah daerah terbuka pada kolaborasi yang memberi manfaat bagi pembangunan daerah.

Tafsir menyatakan Pemkab siap membantu memfasilitasi perizinan bagi alumni pelatihan yang ingin mengembangkan usaha. Komitmen perizinan tersebut masih akan bergantung pada tindak lanjut dari peserta dan pemerintah daerah, sedangkan peristiwa yang telah terlaksana adalah penandatanganan MoU antara PDPM Bantaeng dan BPVP.

Kerja sama ini menempatkan kader Pemuda Muhammadiyah sebagai sasaran akses pelatihan vokasi yang lebih terstruktur. Dampak ketenagakerjaan atau usaha dari program tersebut belum dapat diklaim sebelum pelatihan dan pendampingannya benar-benar dijalankan.