Muhammadiyah Perkuat Konsolidasi Kesejahteraan Sosial Regional IV di Makassar

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID - MAKASSAR, Sabtu, 11 Juli 2026

Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyelenggarakan Upgrading Pimpinan dan Rapat Koordinasi (Rakor) Regional IV di Pusat Dakwah Muhammadiyah (Pusdam) Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026, ini menjadi ajang konsolidasi gerakan kesejahteraan sosial di wilayah timur Indonesia, meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua. Forum ini berfokus pada penyelarasan kebijakan, penguatan kolaborasi, dan penegasan komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan pelayanan sosial yang inklusif serta berkelanjutan.

Dengan mengusung tema "Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi MPKS Regional IV dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dan Berkelanjutan," acara ini dihadiri oleh jajaran MPKS PP Muhammadiyah, pimpinan MPKS tingkat wilayah dari Regional IV, perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Selatan, akademisi dari perguruan tinggi Muhammadiyah, perwakilan Dinas Sosial, serta berbagai amal usaha Muhammadiyah (AUM).

Dr. Ir. Jumiati, S.P., M.Si., IPM., MCE, selaku Ketua Panitia, melaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan buah dari koordinasi intensif antara panitia pusat dan panitia lokal selama beberapa bulan. Ia mengungkapkan adanya kekhawatiran awal terkait jumlah pendaftar yang belum mencapai target.

Jumiati menjelaskan bahwa panitia awalnya menargetkan 100 peserta. Namun, pada rapat koordinasi pertama, jumlah pendaftar hanya 10 orang, dan kemudian bertambah menjadi 25 pada rapat berikutnya. Situasi ini sempat memunculkan gagasan untuk menunda acara.

Optimisme kembali muncul setelah MPKS PP Muhammadiyah menyatakan bahwa kegiatan dapat tetap berjalan jika minimal 30 peserta hadir. Dukungan ini memotivasi panitia untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh wilayah terkait.

“Alhamdulillah sampai hari pelaksanaan peserta yang hadir telah mencapai 34 orang sehingga melampaui batas minimal yang ditetapkan. Ini menjadi kebahagiaan bagi kami karena kegiatan akhirnya dapat terlaksana sesuai rencana,” ungkap Jumiati.

Peserta, lanjut Jumiati, berasal dari beragam elemen Muhammadiyah, termasuk MPKS, Pimpinan Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Mereka datang dari berbagai provinsi seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, serta sejumlah kabupaten-kota di Sulawesi Selatan.

Dari Sulawesi Selatan sendiri, perwakilan hadir dari Luwu Timur, Pinrang, Wajo, Sengkang, Palopo, Sidenreng Rappang, Enrekang, Pangkep, Parepare, Gowa, Bulukumba, dan Makassar. Kehadiran peserta dari berbagai daerah ini mencerminkan antusiasme tinggi dalam memperkuat jaringan pelayanan sosial Muhammadiyah.

Jumiati turut menyampaikan apresiasi kepada MPKS PP Muhammadiyah atas pendampingan yang konsisten selama persiapan. Sinergi antara panitia pusat dan lokal, menurutnya, merupakan kunci kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

Selain materi penguatan kapasitas organisasi dan diskusi penyusunan rekomendasi program, agenda upgrading dan Rakor Regional IV juga mencakup pengukuhan Pengurus Himpunan Difabel Muhammadiyah (HiDiMu) Wilayah Sulawesi Selatan.

Koordinasi Jadi Kunci Pelayanan Sosial

Dr. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I., Ketua MPKS PWM Sulawesi Selatan, mengungkapkan rasa syukurnya atas kepercayaan MPKS PP Muhammadiyah yang memilih Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah upgrading dan Rakor Regional IV.

Amanah ini, menurut Arfah, menjadi motivasi bagi PWM Sulawesi Selatan untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh peserta dari berbagai provinsi di kawasan timur Indonesia.

Arfah Bas'ha menekankan bahwa keberhasilan suatu agenda organisasi tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada koordinasi yang berkelanjutan selama pelaksanaannya.

“Semua ini dapat terlaksana karena koordinasi yang berjalan dengan baik. Kita boleh merancang kegiatan, tetapi keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kerja sama panitia yang bekerja tanpa mengenal waktu,” ujarnya.

Ia memberikan apresiasi kepada seluruh panitia, termasuk dosen dan tenaga kependidikan dari perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, yang telah bergotong royong menyukseskan acara ini.

Arfah menambahkan, budaya koordinasi adalah fondasi krusial bagi organisasi pelayanan sosial. Tanpa komunikasi yang efektif, program-program yang telah dirancang tidak akan terwujud secara optimal.

Ia juga menyambut baik antusiasme peserta dari Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan daerah lainnya. Kehadiran mereka, menurutnya, membuktikan kuatnya komitmen MPKS dalam mewujudkan pelayanan sosial Muhammadiyah yang merata di timur Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Arfah memperkenalkan Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan yang terus berkembang sebagai pusat aktivitas persyarikatan. Berbagai fasilitas, mulai dari ruang pertemuan, penginapan, hingga sarana penunjang, terus disempurnakan untuk mendukung kegiatan berskala regional dan nasional.

Arfah berharap seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian upgrading hingga akhir, agar forum ini menghasilkan rekomendasi yang memperkuat arah pelayanan sosial Muhammadiyah di daerah masing-masing.

Di sisi lain, Dr. Husain Abd Rahman, S.Pd., M.Pd.I., Bendahara PWM Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa kekuatan Muhammadiyah yang telah bertahan lebih dari satu abad bersumber dari nilai keikhlasan, ketulusan, dan semangat pengabdian kadernya.

Menurut Husain, modal sosial ini adalah warisan K.H. Ahmad Dahlan yang memungkinkan Muhammadiyah terus berkembang meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.

“Saya meyakini Muhammadiyah mampu bertahan lebih dari seratus tahun karena para pengurusnya memiliki keikhlasan dan kesungguhan dalam mengurus persyarikatan. Modal inilah yang harus terus diwariskan kepada seluruh kader,” tegasnya.

Semangat tersebut, lanjut Husain, sangat relevan dengan tugas MPKS yang sehari-hari berhadapan langsung dengan isu kemanusiaan, mulai dari pelayanan anak terlantar, penyandang disabilitas, kelompok rentan, hingga masyarakat miskin.

Husain juga menekankan bahwa seluruh aktivitas persyarikatan pada hakikatnya adalah bagian dari ibadah. Oleh karena itu, setiap pelayanan harus dilandasi niat tulus agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, PWM Sulawesi Selatan berkomitmen mengembangkan Pusat Dakwah Muhammadiyah sebagai pusat aktivitas organisasi dengan mengoptimalkan aset persyarikatan, memungkinkan pelaksanaan berbagai agenda nasional secara mandiri.

MPKS Siapkan Arah Baru Pelayanan Sosial

Dr. Mariman Darto, M.Si., Ketua MPKS PP Muhammadiyah, menyatakan bahwa tantangan kesejahteraan sosial di kawasan timur Indonesia menuntut penguatan sinergi antar pengurus. Hal ini penting agar pelayanan sosial Muhammadiyah semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kalau bukan karena misi, maka saya tidak akan hadir di sini. Kalau bukan karena cinta, maka kita tidak akan bangga dengan negeri ini,” ucapnya mengawali sambutan.

Mariman menjelaskan bahwa pelayanan sosial Muhammadiyah berlandaskan pada teologi Al-Ma'un, yang sejak awal menjadi fondasi gerakan K.H. Ahmad Dahlan dalam membela fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan.

Menurutnya, keberhasilan Muhammadiyah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh mengesampingkan perhatian terhadap pelayanan sosial, yang merupakan identitas utama persyarikatan.

Ia juga menguraikan bahwa perubahan nomenklatur dari Majelis Pembinaan Sosial menjadi Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial menandai pergeseran paradigma. Pergeseran ini berfokus dari pendekatan bantuan semata menuju pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Mariman mengungkapkan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Sosial, membuka peluang lebih luas bagi pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Muhammadiyah. Peluang ini mencakup bantuan operasional dan bantuan fisik bagi lembaga yang memenuhi kriteria.

Oleh karena itu, seluruh MPKS wilayah didorong untuk memperkuat pendataan LKS guna memetakan secara akurat seluruh potensi amal usaha sosial Muhammadiyah.

Ia menambahkan, tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 memberikan kepastian hukum bagi LKS berjaringan nasional. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak lagi harus mendirikan yayasan baru untuk mengelola lembaga kesejahteraan sosial.

Selain penguatan legalitas, MPKS PP Muhammadiyah juga mendorong pengembangan fungsi LKS menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Ini dapat diwujudkan melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, pelatihan keterampilan, dan layanan pendidikan nonformal lainnya.

Mariman menjelaskan bahwa kebijakan pelayanan sosial nasional saat ini lebih mengedepankan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, ketimbang hanya mengandalkan sistem pengasuhan berbasis panti semata.

“Pengasuhan terbaik adalah di dalam keluarga. LKS ke depan harus menjadi pusat penguatan keluarga dan komunitas sehingga masyarakat mampu mandiri tanpa selalu bergantung pada lembaga,” tegas Mariman.

Ia turut mengajak perguruan tinggi Muhammadiyah untuk memperkuat pengembangan sumber daya manusia melalui Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan tenaga profesional di bidang pelayanan sosial.

HiDiMu Sulsel Resmi Dikukuhkan

Rangkaian kegiatan upgrading dan Rakor Regional IV juga menjadi momen penting bagi Muhammadiyah dengan pelantikan Pengurus Himpunan Difabel Muhammadiyah (HiDiMu) Wilayah Sulawesi Selatan untuk periode 2026-2031.

Pembentukan kepengurusan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan PP HiDiMu Nomor 017/KEP/PP-HIDIMU/VII/2026 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Juli 2026. Ini adalah bagian dari upaya penguatan gerakan Muhammadiyah yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Dengan hadirnya HiDiMu, Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk menyediakan ruang partisipasi yang setara bagi penyandang difabel. Ini mencakup perluasan akses terhadap pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah, serta penguatan advokasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Susunan kepengurusan HiDiMu Wilayah Sulawesi Selatan periode 2026-2031 menetapkan Faluphy Mahmud sebagai Ketua Umum, didampingi Jamaluddin, S.Ag. sebagai Wakil Ketua, Muhammad Takdir S., S.Pd.I. sebagai Sekretaris Umum, dan Siti Fatimah, S.E. sebagai Bendahara Umum.

HiDiMu Sulawesi Selatan juga dilengkapi dengan sejumlah bidang strategis, meliputi pengkaderan, pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi kreatif, ketenagakerjaan, humas dan informasi, riset, serta advokasi. Kepengurusan ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara kader difabel dan non-difabel untuk mewujudkan Muhammadiyah yang semakin inklusif.

Melalui forum upgrading, Rakor Regional IV, dan pelantikan HiDiMu Sulawesi Selatan ini, Muhammadiyah berharap dapat memperkuat konsolidasi organisasi, menyelaraskan arah pelayanan sosial di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta memperluas gerakan kesejahteraan sosial yang profesional, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.