Sosialisasi KIP Kuliah di Unismuh Makassar, Dorong Akses Pendidikan Tinggi Inklusif

MUHAMMADIYAH SULSEL, AULA TEATER I-GIFT UNISMUH MAKASSAR - MUHAMMADIYAH SULSEL, AULA TEATER I-GIFT UNISMUH MAKASSAR - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sultan Batara menggandeng Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar Sosialisasi Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah 2026 di Aula Teater I-GIFt Unismuh Makassar, Jumat, 26 Juni 2026.

Kegiatan ini menghadirkan Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan ADik PPAPT Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendiktisaintek Dr. Muni Ika, S.Pd., M.Pd., dan Wakil Rektor II Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik.

ADik merupakan singkatan dari Afirmasi Pendidikan Tinggi, sedangkan PPAPT adalah Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi. Sosialisasi ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada calon mahasiswa dan mahasiswa baru mengenai kebijakan, persyaratan, serta mekanisme penerimaan KIP Kuliah tahun 2026.

Kegiatan yang juga disiarkan secara daring melalui Zoom tersebut bertujuan memperluas akses informasi kepada calon mahasiswa. Selain itu, sosialisasi ini diharapkan memastikan bantuan pendidikan dari pemerintah dapat menjangkau mahasiswa yang benar-benar memenuhi kriteria ekonomi dan akademik.

Wakil Rektor II Unismuh Makassar, Dr. Ihyani Malik, yang mewakili Rektor Unismuh, mengatakan tingginya antusiasme peserta mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap program KIP Kuliah. Menurut dia, kebutuhan terhadap bantuan pendidikan semakin meningkat seiring kondisi ekonomi yang masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga.

“Saya yakin betul bahwa semua anak-anak yang tamat SMA tahun ini pasti mau kuliah. Tapi kendala utama yang mereka hadapi adalah ketiadaan biaya. Amat besar harapan mereka untuk mendapatkan KIP Kuliah ini,” kata Ihyani saat membuka kegiatan.

Ia menjelaskan, Unismuh saat ini memiliki hampir 15 ribu mahasiswa. Dari jumlah tersebut, penerima KIP Kuliah sekitar dua ribu orang.

Menurut Ihyani, pada 2024 penerima KIP Kuliah di Unismuh mencapai sekitar 1.400 mahasiswa. Namun, pada tahun berikutnya, kuota tersebut turun drastis menjadi sekitar 200 mahasiswa.

Dorong Tambahan Kuota KIP

Ihyani berharap pemerintah dapat memberikan tambahan kuota bagi perguruan tinggi swasta. Dengan demikian, lebih banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tinggi.

Menurut dia, perguruan tinggi swasta juga memiliki peran penting dalam membuka akses pendidikan bagi anak bangsa yang belum tertampung di perguruan tinggi negeri.

“Kami memang berharap pemerintah bisa memberikan tambahan kuota kepada kami. Bantu kami di Unismuh ini untuk membantu anak-anak kita melanjutkan sekolah mereka ke jenjang perguruan tinggi,” ujarnya.

Selain mengandalkan program pemerintah, Ihyani menjelaskan bahwa Unismuh juga menyediakan skema bantuan internal bagi mahasiswa yang belum lolos KIP Kuliah. Kampus memberikan potongan biaya kuliah berdasarkan hasil survei kondisi ekonomi mahasiswa, mulai dari 12 persen, 25 persen, hingga 50 persen.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Persyarikatan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Kampus, kata dia, berupaya memastikan mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh kesempatan menyelesaikan studi.

Prioritaskan Mahasiswa Kurang Mampu

Sementara itu, Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan ADik PPAPT Kemendiktisaintek, Dr. Muni Ika, menegaskan bahwa KIP Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Namun, ia mengingatkan bahwa kemampuan negara dalam menyediakan kuota masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan mekanisme seleksi yang objektif.

“KIP Kuliah adalah program bantuan kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Negara hadir, tetapi negara juga memiliki keterbatasan sehingga harus menetapkan kriteria prioritas penerima,” ujar Muni.

Ia menerangkan, pada 2026 pemerintah memprioritaskan calon penerima yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Prioritas terutama diberikan kepada mereka yang sebelumnya merupakan penerima Program Indonesia Pintar atau PIP saat SMA, SMK, atau MA.

Meski demikian, penetapan akhir penerima tetap bergantung pada kuota yang tersedia di masing-masing perguruan tinggi.