Haedar Nashir Ajak Elite Bangsa Berbenah dan Kedepankan Kedewasaan Demokrasi

MUHAMMADIYAHSULSEL.OR.ID, SIDOARJO – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengajak para elite bangsa dan masyarakat untuk melakukan introspeksi dalam menyikapi dinamika hukum dan politik nasional. Ia menekankan pentingnya kedewasaan berdemokrasi, sikap moderat, serta penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku.

Pesan tersebut disampaikan Haedar di sela-sela peresmian gedung baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz), Sabtu (10/10/2026). Ia merespons dinamika setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Haedar menegaskan bahwa setiap keputusan lembaga peradilan harus dihormati sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Bagi pihak yang tidak menerima putusan, ia mempersilakan untuk menggunakan jalur hukum yang masih tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Bagi yang tidak puas, ya silakan tempuh proses hukum yang masih terbuka,” ujar Haedar.

Namun, ia mengingatkan agar pihak yang menerima atau merasa diuntungkan oleh putusan tersebut tidak bersikap berlebihan. Menurutnya, persoalan hukum dan politik memiliki kompleksitas tersendiri sehingga perlu dihadapi dengan kepala dingin, bukan melalui sikap saling menyalahkan.

Haedar menilai, Indonesia membutuhkan kedewasaan politik agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Energi bangsa, kata dia, seharusnya diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan mendasar dan mendorong kemajuan nasional.

Introspeksi terhadap Sistem Demokrasi dan Hukum

Haedar mengajak para pemimpin dan seluruh elemen masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan demokrasi serta penegakan hukum di Indonesia. Evaluasi tersebut penting untuk menemukan kelemahan dalam sistem yang berjalan sekaligus mencari solusi agar persoalan serupa tidak terus berulang.

“Mana yang salah, mana yang kurang, mana yang lemah, dan kenapa kita menjadi sering seperti ini, sampai segala sesuatu masuk ke ranah hukum, ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Haedar.

Menurutnya, kecenderungan membawa berbagai persoalan ke ranah hukum perlu menjadi bahan refleksi bersama. Hal itu bukan berarti meniadakan mekanisme hukum, melainkan mendorong perbaikan sistem agar persoalan dapat dicegah dan diselesaikan secara tepat sejak awal.

Ia juga menekankan bahwa kejujuran harus menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tujuan, termasuk dalam politik, mesti dicapai melalui cara yang benar dan sesuai aturan, bukan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan tertentu.

Perbaikan Sistem untuk Menjaga Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, Haedar menegaskan bahwa perbaikan kehidupan demokrasi tidak cukup berhenti pada penerimaan terhadap putusan pengadilan. Pembenahan sistem hukum dan politik serta penguatan integritas para penyelenggara negara juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Sistem yang baik, menurutnya, harus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun kepentingan politik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan proses demokrasi dapat terus terjaga.

Haedar berharap seluruh elemen bangsa mampu menempatkan hukum sebagai pijakan bersama, menghormati mekanisme konstitusional, dan mengedepankan sikap moderat dalam menghadapi perbedaan.

Bagi Muhammadiyah, kedewasaan berdemokrasi dan kejujuran merupakan bagian penting dalam menjaga kehidupan berbangsa yang sehat. Melalui introspeksi dan perbaikan sistem secara berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mengurangi konflik yang tidak produktif dan lebih fokus pada agenda kemajuan bersama.